Masalahnya Bukan RMS, Tapi Sidang Kilat

KOMPAS.com - Juru bicara Kementrian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, menyatakan, proses persidangan kilat di Belanda sangat tidak kondusif bagi kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karena itu, untuk kebaikan kedua negara, diputuskan menunda kunjungan tersebut.

Teuku Faizasyah kepada Radio Nederland menyatakan, bukan kelompok separatis Republik Maluku Selatan (RMS) yang menjadi persoalan tapi persidangan itu sendiri yang mungkin berdampak tidak positif bagi hubungan bilateral kedua negara.

"Menunda kunjungan, tidak membatalkan. Ada berbagai pertimbangan, yang utama adalah proses peradilan (yang diminta oleh pihak RMS) bersamaan dengan kunjungan kenegaraan."

Menurut informasi dari pengadilan di Den Haag, Selasa (5/10/2010) pukul 15.00 waktu Belanda (atau pukul 20.00 WIB) akan diambil keputusan.

Kalau pengadilan di Den Haag tidak memenuhi permintaan pihak RMS yang berarti SBY tidak akan diajukan ke pengadilan dan atau ditangkap, apakah presiden SBY akan tetap bertolak ke Belanda malam ini juga?

Faizasyah tidak bisa cepat menyimpulkan. "Tetapi seperti yang disampaikan oleh bapak Presiden, keputusan untuk pengaturan kunjungan lebih lanjut tentunya dengan mengikuti proceeding process yang berjalan. Keputusan pengadilan akan menjadi salah satu dasar pertimbangan."

RMS Penting
Presiden SBY di Jakarta berpendapat,, RMS tidak ada di Indonesia, juga tidak diakui di Indonesia. Pemerintah Belanda pun tidak mengakui RMS. Lalu, mengapa SBY sekarang menganggap penting sidang pengadilan yang diminta oleh RMS?

"Karena kami melihat bahwa proses dari persidangan itu sendiri akan memberikan imbas yang tidak positif bagi hubungan bilateral kedua negara. Kami tentunya melihat perspektif dari masyarakat Indonesia dalam menilai bagaimana seorang presidennya saat melakukan kunjungan kenegeraan dilatarbelakangi hukum persidangan."

Apakah tidak berarti pemerintah Indonesia memberi perhatian yang terlalu besar bagi RMS di Belanda dengan cara seperti ini?

"Tidak RMS-nya, tapi isyu peradilan yang kami rasakan tidak proporsional pada saat kunjungan kenegaraan dilakukan, karena proses peradilan itu sendiri, penerimaan oleh masyarakat Indonesia, kami khawatir malah akan membawa imbas yang negatip. Itu sebabnya."

KBRI Den Haag
Sebenarnya kasus atau sidang ini sudah diketahui oleh umum sejak Sabtu lalu. Saat itu, RMS mengumumkan akan meminta sidang kilat.

Mengapa tidak diputuskan pada hari Sabtu itu juga, apakah Presiden akan berangkat atau tidak ke Belanda?

Menurut Teuku Faizasyah, keputusan itu merupakan suatu proses komunikasi dengan KBRI di Den Haag.

"Kami mendapat suatu pertimbangan bahwa kondisi pada saat sekarang tidak terlalu kondusif bagi kunjungan itu sendiri. Kami tentunya mendengarkan apa yang menjadi pertimbangan dari perwakilan kami di Den Haag."

intinya Tidak RMS-nya, tapi isyu peradilan yang kami rasakan tidak proporsional pada saat kunjungan kenegaraan dilakukan


sumber;http://internasional.kompas.com/read...Sidang.Kilat-4

Inilah Orang Dibalik Penangkapan SBY

VIVAnews - Nama organisasi separatis Republik Maluku Selatan (RMS) kembali mencuat terkait pembatalan mendadak kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda. Presiden mengungkapkan sejumlah alasan, salah satunya sedang digelar persidangan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diajukan oleh RMS.

RMS minta pengadilan HAM di negeri itu menangkap SBY saat berkunjung ke Belanda, rencananya Rabu, 6 Oktober 2010. Kata SBY, pembatalan ini demi harga diri bangsa.

Tak hanya nama RMS yang mencuat, John Wattilete, Presiden RMS di pengasingan juga mendadak tenar di Indonesia. Dialah yang meminta pengadilan menangkap Yudhoyono.

Siapa John Wattilete?

Pria bernama lengkap Johannes Gerardus Wattilete lahir pada tahun 1955 di Belanda. Dia berdarah campuran dari ayah yang berasal dari Maluku Selatan dan ibunya yang orang Belanda.

Pada 1983 dia lulus dari Katholieke Universiteit Nijmegen (Universitas Katolik Nijmegen). Sehari-hari ia bekerja sebagai advokat di firma hukumnya, Wattilete Advocaten di Amsterdam.

Ia bergabung dengan organisasi pemuda Maluku di Belanda. Pada 1993 dia menjabat sebagai salah satu pengurus. Posisinya di RMS makin menanjak. Sejak tahun 1995 ia menduduki pos dalam kabinet sebagai Menteri Urusan Umum RMS.

Pada tahun 1999 ia sempat pergi ke Indonesia, bahkan dua kali. Ia pergi sebagai delegasi RMS bersama pendeta Otto Matulessy. Pada 18 Oktober, mereka bertemu dengan Presiden Habibie. Dia juga sempat bertemu dengan Presiden Abdurrahman Wahid pada 16 Desember. Pertemuan itu terkait konflik Islam dan Kristen di Maluku.

April 2003, John Watilete, menggantikan Pieter Thenu sebagai Perdana Menteri merangkap Wakil Presiden RMS. Pada April 2009, John Wattilete menggantikan Frans Tutuhatunewa yang telah berusia 85 tahun sebagai Presiden RMS.

Dia pernah menyampaikan pernyataan yang 'sedikit melegakan' pemerintah Indonesia. Dalam wawancaranya dengan harian Belanda, Nederlands Dagblad, Wattilete menyatakan RMS tidak serta-merta memperjuangkan kemerdekaan Maluku Selatan. Kata dia, RMS sekarang bersedia menerima bentuk otonomi khusus seperti Aceh.