Gile : Indonesia Paling Korup di Asia-Pasifik

Indonesia menggeser posisi Kamboja sebagai negara paling korup.

SINGAPURA - Indonesia, salah satu negara berkembang yang menjadi bintang pada masa krisis keuangan global, dinobatkan sebagai negara paling korup dari 16 negara di Asia-Pasifik yang menjadi tujuan investasi. Penobatan Indonesia sebagai negara paling korup berdasarkan survei ekonomi Political and

Economic Risk Consultancy (PERC) yang dirilis kemarin. Lembaga konsultan yang berbasis di Hong Kong ini menempatkan Indonesia di urutan pertama dengan nilai 9,07 dari 10 negara yang diteliti sepanjang 2010. Peringkat berikutnya ditempati Kamboja, Vietnam, Filipina, Thailand, India, Cina, Taiwan, Korea, Macau, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Australia. Hanya Singapura yang tidak masuk kelompok paling korup di Asia-Pasifik.Survei ekonomi PERC melibatkan 2.174 responden dari pelbagai kalangan eksekutif kelas menengah dan atas di Asia, Australia, dan Amerika Serikat. Dari hasil penelitian ini, skor yang diraih Indonesia tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, yakni 7,69. Hasil survei itu juga menunjukkan bahwa Indonesia menggeser posisi Kamboja, yang dinobatkan sebagai negara paling korup di Asia-Pasifik tahun lalu.

Berdasarkan temuan PERC, korupsi yang merajalela di semua lini dan tingkat menjadi penghambat bagi pemerintah Presiden Yudhoyono memerangi korupsi. Hambatan ini datang terutama dari politisasi isu dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh upaya pemerintah memberangus korupsi."Korupsi telah menjadi beban dan digunakan oleh orang-orang yang korup untuk melindungi diri mereka sendiri dan menahan reformasi," kata PERC dalam keterangan tertulisnya. Karena itu, setiap perjuangan melawan korupsi di Indonesia bisa terancam rusak.

Penelitian PERC ini mengkaji bagaimana korupsi mempengaruhi berbagai tingkat kepemimpinan politik dan pelayanan sipil. Survei itu juga melihat bagaimana korupsi dianggap memiliki pengaruh pada lingkungan bisnis secara menyeluruh dan seberapa jauh perusahaan mengatasi masalah internal serta eksternal jika menghadapi masalah tersebut. Menanggapi hasil penelitian PERC ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan usaha memperbaiki reputasi dan kinerja birokrasi memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu, dia berharap refor-
masi birokrasi yang dijalankan tak hanya didukung oleh pemerintah. Reformasi birokrasi harus didukung oleh lembaga negara lainnya, baik badan legislatif maupun yudikatif. "Itu akan terlihat dari bagaimana masing-masing pejabat memperbaiki reputasi dan kinerjanya," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Jakarta kemarin.

Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi dengan memperbaiki pelayanan dan integritas.Secara khusus, dia meminta Kementerian Keuangan yang dipimpinnya bisa tetap mengisinya dengan berbagai berita positif melalui upaya menjaga anggaran belanja negara agar tetap sehat. "Kami juga akan mencoba tetap menjaga persepsi risiko terhadap Indonesia terutama dari sisi anggaran negara agar tetap terkontrol," katanya. MSUUMHHUI WOWO UUB