Terkait dengan polemik keistimewaan Yogyakarta, pihak Keraton Kasunanan Surakarta atau Solo menyarankan agar pemerintah dalam mengambil kebijakan harus memperhatikan aspek sejarah.
Keraton Solo yang notabenenya akar dari keraton Yogyakarta melihat pentingnya pengambil kebijakan untuk tidak mengindahkan asal muasal dari NKRI, yaitu keberadaan dari keraton-keraton di Nusantara.
Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger mengingatkan kepada pemerintah yang sekarang, pada zaman kemerdekaan, kita dan keraton-keraton lainnya diajak untuk menyatukan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh Presiden Soekarno.
"Keraton-keraton di Nusantara itu bisa menjadi daerah istimewa. Karena mereka menyatakan diri sebagai bagian dari NKRI," kata KGPH Puger saat berbincang dengan VIVAnews.com, Sabtu 11 Desember 2010.
"Dan perlu diingat pengakuan dan bergabungnya keraton-keraton ke NKRI sangatlah penting. Karena tidak mungkin ada negara di dalam negara. Dan keraton memiliki andil besar dalam menyelematkan NKRI," lanjutnya.
Oleh sebab itu, kalau memang itu bagian dari sejarah, putra PB XII ini justru mengharapkan agar kebiajakan pada zaman dahulu yang menjadi tonggak dari kemerdekaann dan berdirinya NKRI jangan diubah.
"Adalah kebijakan yang tidak bijak kalau kemudian muncul kebijakan yang tak sesuai dengan sejarah. Dan pentingnya juga jangan sampai mengubah sejarah. Negara dan pemerintah penting untuk membijaki sejarah," ujarnya.
"Biarkan daerah-daerah istimewa itu ada dengan konsep keistimewaannya. Lagipula keberadaan sebagai daerah istimewa juga ada dasar hukumnya," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar